Home / News / Berita terkini: Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Dianggap Momok Di Masyarakat, DPR Angkat Bicara !
bpjs kesehatan
call center bpjs kesehatan

Berita terkini: Kebijakan Baru BPJS Kesehatan Dianggap Momok Di Masyarakat, DPR Angkat Bicara !

Anggaran BPJS Kesehatan Disalahgunakan Ke Non Medis, Pemeriksan Keuangan Negara Turun Tangan !

Dotekno.comBPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dirasa perlu memperbaiki data kepesertaannya. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati. Sebelumnya diberitakan bahwa BPJS Kesehatan akan menerapkan beberapa aturan untuk mendisplinkan masyarakat.

Menurut penemuan Okky, di lapangan kerap didapati beberapa kasus yang dapat mengurangi efektifitas kerja. Misalnya saja ketika pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah meninggal.

Pro dan kontra memang ramai dibicarakan publik terkait kebijakan baru BPJS Kesehatan. Seperti peserta yang langsung non aktif jika telat membayar dalam waktu satu bulan. Kebijakan tersebut memang dapat mendisiplinkan peserta. Tetapi alangkah baiknya jika dilakukan uji publik lebih dahulu.

Okky juga menyarankan agar BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi dan menimbang baik buruknya terkait faktor sosiologis publik. Mengingat pembayaran cicilan kredit atau pajak di lapangan tidak lancar. Selain itu ada baiknya jika BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan dalam proses pembayarannya.

Berbeda dengan adanya kebijakan baru yang menjadi momok di masyarakat, Kepala BPJS Kesehatan Pekanbaru, Chandra Nurcahyo menghimbau agar Rumah Sakit berhati- hati memanfaatkan anggarannya.

bpjs kesehatan

Hal ini dilatarbelakangi adanya tindakan hukum dari Pemeriksa Keuangan Negara. Jika ditemukan adanya kasus penyelewengan anggaran BPJS Kesehatan yang dibayarkan ke RS pada bidang non kesehatan.

Sejauh ini pemerintah berusaha menekan pembiayaan JKN yang tidak sesuai peruntukannya. Di lapangan sering dijumpai kebijakan Rumah Sakit menggunakan pembiayaan ke bisnis non kesehatan. Tindakan tersebut justru menjadi penghambat penyelenggaraan JKN KIS yang tak sesuai sasaran.

Chandra menegaskan, Badan Pemeriksa Keuangan Negara bertugas mengawasi pemakaian anggaran BPJS Kesehatan yang diserahkan ke RS. Kurangnya sosialisasi dari pusat membuat lembaga tersebut kurang memaksimalkan tugas.

Banyaknya kasus penurunan kualitas pelayanan kesehatan karena pembiayaan JKN KIS disalahgunakan. Sehingga pembayaran jasa medis yang tertunda, apalagi sejumlah dokter haknya kerap terabaikan.

BPJS Kesehatan diketahui akan memberikan pembiayaan secara global jika terdapat 1.000 pasien. Dimana untuk setiap pasiennya diberikan Ro 10.000,00 tanpa dikurangi. Untuk itu anggaran harus benar- benar digunakan sebagai pembayaran jasa medis bukan non medis.

baca juga :

Berita Terkini : Jika Anggota BPJS Ditolak Rumah Sakit, Lakukan Hal Ini !!!

About chandra

hay, saya chandrakirana. penulis Dotekno.com yang ingin berbagi seputar informasi. semoga tulisan-tulisan saya bermanfaat !!!

Check Also

fb

Berita Terkini: Fb (Facebook) Sebar Pencari Wifi Gratis Ke Semua Pengguna

Aktifkan Fitur Find Wifi, Pengguna Fb Waspadai Hacker ! Dotekno.com– Media sosial terbesar Facebook (Fb) …